Konstitusi India
Dokumen khusus dengan banyak keistimewaan luar biasa, Konstitusi India merupakan konstitusi tertulis yang terpanjang dari seluruh negara berdaulat di dunia. Teks asli dari Konstitusi ini berisi 395 pasal dalam 22 bab dan delapan aturan. Kontitusi ini...
Dokumen khusus dengan banyak keistimewaan luar biasa, Konstitusi India merupakan konstitusi tertulis yang terpanjang dari seluruh negara berdaulat di dunia. Teks asli dari Konstitusi ini berisi 395 pasal dalam 22 bab dan delapan aturan. Kontitusi ini diajukan pada tanggal 26 Januari 1950, hari dimana India merayakan Hari Kemerdekaan setiap tahunnya. Sejumlah pasal telah bertambah sejak saat itu menjadi 448 dikarenakan 100 amandments.
Konstitusi ini dirancang oleh Majelis Konstitusi India, didirikan oleh para anggota majelis provinsi yang dipilih oleh rakyat India. Dr Sachidanand Sinha merupakan presiden pertama dari Majelis Konstitusi ini. Kemudian, Dr Rajendra Prasad terpilih sebagai presidennya. Dr BR Ambedkar, ketua dari Komite Drafting, dipilih sebagai kepala arsitek dari Konstitusi India yang memberikan sebuah rangka yang komprehensif dan dinamis untuk memandu dan memerintah negara ini, dengan tetap memperhatikan keragaman unik sosial budaya dan agama. Konstitusi ini membangun organ utama – eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang mendefinisikan kekuatan mereka, membatasi tanggung jawab mereka dan mengatur hubungan antar negara. Kontitusi ini antara lain menetapkan struktur dasar dari kepemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hak dan kewajiban dari para warga juga dicantumkan disini. Konstitusi ini berlaku bagi wilayah Jammu dan Kashmir dengan beberapa pengecualian dan modifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 370 dan Konstitusi (ditrerapkan di Jammu dan Kashmir) Orde, 1954. Ini merupakan ibu bagi setiap hukum yang berlaku di negara ini. Setiap hukum yang berlaku oleh Pemerintah harus sesuai dengan Konstitusi ini.
Pembukaan Konstitusi ini menyatakan India sebagai sebuah Republik Demokratis Sekuler Sosialis Berdaulat dan sebuah negara kesejahteraan sosial untuk mengamankan keadilan, kebebasan dan kesetaraan bagi rakyat dan untuk mempromosikan persaudaraan, martabat dari individu dan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan yang diterapkan dalam pembukaan ini merupakan struktur dasar dari Konstitusi India yang tidak dapat diubah. Pembukaan dan kalimat terakhir dari pembukaan ini: “Kami, rakyat… mengadopsi, memberlakukan dan memberikan kepada diri kami Konstitusi ini” menandakan bahwa kekuatan paling kuat dipegang oleh tangan rakyat.
Meskipun Pasal 1 dari Konstitusi ini mengatakan bahwa India harus menjadi sebuah Uni Negara, Konstitusi ini memberikan sebuah struktur federal dengan visi yang jelas dari kekuatan antara Pusat dan wilayah, masing-masing diberdayakan oleh Konstitusi ini untuk memberlakukan dan memberikan undang-undang dalam ruang lingkup kerja mereka. Aturan ketujuh berisi tiga daftar legislatif yang menyebutkan subjek dari administrasi yaitu daftar legislatif serikat, wilayah dan bersama. Pemerintah Pusat menikmati kekuatan eksklusif untuk memberikan undang-undang pada subjek-subjek dari daftar wilayah. Dan kedua Pusat dan wilayah dapat memberikan aturan pada subjek yang disebutkan di daftar bersama dengan wewenang penuh berada di tangan Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan bahwa India memiliki federalisme kooperatif. Konstitusi ini memberikan bentuk Parlemen Pemerintah dengan sebuah legislatif bikameral pada Pusat yang berisi Lok Sabha (Majelis Parlemen Terendah) dan Rajya Sabha (Majelis Parlemen Tertinggi). Sementara Lok Sabha terdiri dari wakil-wakil yang terpilih dari rakyat, Rajya Sabha terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh majelis legislatif negara. Presidennya adalah kepala dari wilayah tersebut dan Parlemen. Dalam praktek yang sebenarnya, Perdana Menteri, dibantu oleh Perdana Menteri, memimpin eksekutif ini dan bertanggung jawab pada pemerintah.
Sebuah peradilan sepihak, independen dari legislatif dan eksekutif, adalah salah satu fitur utama dari Konstitusi ini. Mahkamah Agung India merupakan pengadilan tertinggi di negara ini dan bertindak sebagai pelindung dari Konstitusi ini dan berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir. Masing-masing wilayah memiliki sebuah Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tertinggi. Dibawah wewenang dari peninjauan yudisial, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dapat menyatakan sebuah hukum sebagai vire inkonstitutional dan ultra jika melanggar ketentuan dari Konstitusi tersebut. Wewenang dari peninjauan yudisial ini merupakan sebuah jalan tengah antara supremasi pengadilan Amerika pada satu pihak dan supremasi Parlemen Inggris di pihak yang lain. Guna memastikan ketidakberpihakan dari peradilan, hakim ditunjuk oleh sebuah proses bebas dari pengaruh eksekutif. Para hakim hanya dapat dihapus oleh sebuah proses ketat dari tuduhan yang harus disetujui oleh kedua majelis Parlemen tersebut.
Konstitusi ini memiliki banyak hak-hak dasar bagi para warga. Diantaranya (i) Hak Kesetaraan, (ii) Hak Kebebasan, (iii) Hak terhadap Eksploitasi, (iv) Hak Kebebasan Beragama, v) Hak Berbudaya dan Pendidikan dan vi) Hak untuk Memperbaiki Konstitusi. Hak-hak ini bersifat benar dan satu individu dapat menggerakkan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak ini. Bagaimanapun, Hak Fundamental di India tidak mutlak. Pembatasan yang wajar dapat dikenakan. Pada Amandemen ke-42 pada tahun 1976, tugas pokok ditambahkan pada Konstitusi ini untuk memperingatkan rakyat bahwa dalam menikmati hak mereka sebagai warga, mereka harus melakukan tugas-tugas mereka untuk hak dan kewajiban yang korelatif.
Fitur lain dari Konstitusi ini adalah bahwa konstitusi ini berisi sebuah bab tentang prinsip dari kebijakan wilayah, yang bersifat direktif bagi Pemerintah untuk melaksanakannya dalam membangun demokrasi sosial dan ekonomi di negara ini. Meskipun tidak dapat dibenarkan, prinsip-prinsip ini dianggap penting dalam kepemerintahan negara ini.
Ada banyak lembaga otonom yang dibentuk berdasarkan Konstitusi ini yang melakukan sebuah peran penting seperti, Komisi Pemilihan Umum (bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan adil), Komisi Pelayanan Publik ( bertanggung jawab bagi pelayanan pemerintah utama) dan Auditor Umum (bagi audit mandiri dari keuntungan pemerintah dan lembaganya).
Salah satu kekuatan dari Konstitusi ini adalah bahwa hal ini merupakan instrumen dinamis yang dapat berkembang dengan waktu yang baik oleh interpretasi dan amandemen. Di atas kertas, sebuah amandemen bagi Konstitusi ini merupakan urusan yang sulit, dan biasanya membutuhkan, setidaknya, dua per tiga dari Lok Sabha dan Rajya Sabha untuk melewatkannya. Bagaimanapun, Konstitusi India ini adalah salah satu konstitusi yang paling sering diubah di dunia jadi selama tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan rakyatnya.
Sukses dari Konstitusi India ini, bagi sebuah negara yang beragam dan kompleks seperti India, akan terus memberi daya tarik, memberi kesan dan menginspirasi para ahli di seluruh dunia.