Kemitraan

Seruan untuk reformasi multilateralisme di PBB

Isu 05, 2020

Seruan untuk reformasi multilateralisme di PBB

Asoke Mukerji |penulis

Isu 05, 2020


Selama beberapa tahun, posisi India di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi lebih menonjol. Dengan latar belakang pidato Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini di UNGA, Duta Besar, Asoke Kumar Mukerji mengeksplorasi tuntutan negara ini akan reformasi badan global yang sangat ditunggu-tunggu

Perdana Menteri India, Narendra Modi telah menegaskan kembali komitmen negara ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) selama acara peringatan ulang tahun ke-75 dari lembaga dunia ini tahun ini. Tiga tema utama yang menggema adalah seruan berulang akan “reformasi multilateralisme”. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan proses demokratisasi pengambilan keputusan pada Dewan Keamanan PBB (UNSC); memposisikan isu-isu pembangunan pada baris teratas dari daftar kerja PBB; dan mengubah fungsi PBB menjadi badan multi pemegang saham sehingga memungkinkannya menanggapi secara efektif berbagai tantangan yang dihadapi.

Sebuah foto yang diambil pada bulan September 2019, di mana Perdana Menteri India, Narendra Modi terlihat berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), di New York, AS

Seruan akan “reformasi multilateralisme” telah menjadi sebuah bagian integral dari kebijakan asing India; berusaha untuk memaksimalkan partisipasi negara ini dalam sistem multilateralisme guna mempercepat transformasinya menjadi salah satu kekuatan utama di abad ke-21 ini. Seabad yang lalu, lebih dari 1.3 juta tentara India secara sukarela mengabdi di tentara Sekutu yang mencapai kemenangan di Perang Dunia Pertama, memungkinkan India untuk menandatangani Perjanjian Versailles 1919 dan menjadi anggota pendiri dan Liga Bangsa-Bangsa. Lebih dari 2.5 juta tentara India secara sukarela turut serta dalam perang bersama pasukan Sekutu pada Perang Dunia Kedua, memungkinkan India untuk menandatangani “Deklarasi Washington dari Perserikatan Bangsa-Bangsa” 1942 dan kemudian Piagam PBB pada bulan Juni 1945 di San Fransisco. Sebagai sebuah negara yang menampung seperenam dari populasi dunia dan dengan demokrasi yang berkembang pesat, India merupakan pemegang saham utama dalam sistem multilateral fungsional ini.

Menyusul seruannya akan pendekatan multilateral untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan pada pertemuan Tingkat Tinggi di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tanggal 17 Juli 2020, Perdana Menteri Modi menyerukan promosi yang kuat akan reformasi multilateralisme “yang merefleksikan kenyataan zaman ini, memberikan suara bagi semua pemegang saham, mengatasi tantangan-tantangan masa kini, dan berfokus pada kesejahteraan kontemporer” pada pertemuan peringatan ulang tahun ke-75 PBB pada tanggal 21 September 2020. Pidato Perdana Menteri Modi pada debat Majelis Umum PBB (UNGA) pada tanggal 26 September 2020, memberikan kontur visi India tentang “reformasi multilateralisme”.

Inti dari visi ini adalah keyakinan India bahwa negara-negara anggota PBB “tidak mampu melawan tantangan zaman ini dengan struktur yang ketinggalan zaman. Tanpa reformasi yang komprehensif, PBB menghadapi krisis kepercayaan diri.” Satu-satunya struktur PBB yang menghalangi prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan melalui konsensus atau pemungutan suara terbanyak adalah UNSC, di mana hak veto dari lima anggota tetap yang dipilih sendiri menggantikan pengambilan keputusan yang demokratis.

Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City dengan bendera-bendera dari negara-negara anggota

Sang Perdana Menteri menghukum UNSC karena telah gagal mencegah konflik, termasuk perang saudara dan serangan teroris yang mengakibatkan banyak kematian, termasuk ribuan anak-anak. Jutaan orang yang terkena dampak dari konflik-konflik tersebut kini telah menjadi pengungsi. Ia mengatakan bahwa hal ini terjadi meskipun terdapat kontribusi signifikan yang diberikan oleh negara-negara anggota PBB kepada UNSC untuk membantu menjaga perdamaian dan keamanan. Sang Perdana Menteri mengingatkan bahwa India telah menyumbangkan lebih dari 240,000 pasukan di lebih dari 50 misi PBB, dengan tentara pemberani India yang menderita jumlah korban paling besar di antara pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pada bulan Juni 2020, India memperoleh 184 suara dan total 193 suara di UNGA untuk terpilih untuk masa jabatan dua tahun di UNGA selama tahun 2021-22. Hal ini menandai kedelapan kalinya sejak tahun 1949 di mana dua pertiga dari anggota UNGA telah mendukung kredensial India untuk terpilih ke dalam UNGA. Sang Perdana Menteri menjelaskan bahwa “penduduk India telah menanti lama akan selesainya reformasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa”. “Hari ini, penduduk India prihatin apakah proses reformasi ini akan mencapai kesimpulan yang logis. Berapa lama lagi India akan terus diasingkan dari struktur pengambilan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa?” tanyanya.

Dalam sambutannya pada pertemuan peringatan 75 tahun PBB tersebut, sang Perdana Menteri menyinggung deklarasi “jangkauan jauh” yang diadopsi oleh para pemimpin dunia dan memperingatkan bahwa jika PBB tidak direformasi secara komprehensif, visi dari deklarasi “dalam mencegah konflik, memastikan pembangunan, mengatasi masalah perubahan iklim, mengurangi ketidaksetaraan dan memanfaatkan teknologi digital” akan terus terabaikan.

Seruan India akan reformasi multilateralisme berfokus pada keterkaitan antara perdamaian, keamanan dan pembangunan. UNSC yang tidak efektif akan membahayakan upaya nasional India untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) Agenda 2030-nya. Relevansi dari upaya dari PBB dalam satu dekade ke depan diilustrasikan oleh referensi sang Perdana Menteri terhadap beberapa inisiatif pembangunan utama India yang diterapkan sejak tahun 2015. Menunjukkan bagaimana negara-negara anggota PBB mampu “mereformasi-melakukan-mentransformasi”, Perdana Menteri India menyebutkan beberapa “perubahan transformasional” di India selama lima tahun ke belakang yang telah memungkinkan ratusan juta penduduknya untuk memasuki sektor keuangan resmi, bebas dari praktik buang air besar sembarangan, dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis. Pemberdayaan wanita melalui promosi kewirausahaan dan kepemimpinan, akses untuk pembiayaan mikro dan cuti melahirkan berbayar merupakan beberapa poin penting bagi kebijakan-kebijakan non-diskriminatif India. India merupakan “salah satu pemimpin dalam sektor transaksi digital”, kata PM Modi, dan kebijakan “Self-Reliant India” akan menjadi pengganda kekuatan ekonomi global setelah pandemi Covid-19 ini berakhir.

Sang Perdana Menteri berkomitmen bahwa India akan “berbagi pengalaman pembangunannya” sebagai cara praktis untuk menerapkan prinsip kerja sama internasional yang menjadi sandaran sistem multilateralisme. Hal ini mencakup komitmen untuk membangun pasokan obat-obatan oleh India ke lebih dari 150 negara dalam menanggapi pandemi Covid-19 dengan meningkatkan kapasitas produksi vaksin India dan pengiriman untuk “membantu seluruh umat manusia”.

Didasarkan pada pengalamannya dalam menerapkan SDG, India menganjurkan pendekatan “multi-pemangku saham berbasis lapangan” untuk mencapai tujuan globalnya. Hal ini membutuhkan keterlibatan “pemerintah pusat dan lokal, masyarakat sipil, komunitas dan orang banyak.” Pengalaman internasional India dalam menerapkan berbagai inisiatif global untuk pendekatan holistik di sektor perdamaian, keamanan dan pembangunan juga didukung oleh pendekatan multi-pemegang saham.

PBB telah mengadopsi pendekatan multi-pemegang saham untuk berbagai kegiatannya di bawah Agenda Tunis dalam menganggapi tatanan digital baru, dan Agenda 2030 untuk mewujudkan SDG. Seruan akan “reformasi multilateralisme” yang didasarkan pada pengambilan keputusan yang demokratis, memprioritaskan pembangunan dan melibatkan para pemegang saham datang pada saat yang kritis bagi kebijakan asing India. Peran India sebagai anggota non-permanen yang terpilih dari UNSC dan Kursi S20 selama periode 2021-2022 memberikan jendela peluang bagi negara ini untuk memainkan peran penting dalam mereformasi dan mentransformasikan PBB.

Asoke Mukerji

Diplomat, Asoke Mukerji merupakan Duta Besar India dan Wakil Tetap India untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York (2013-2015)
error: Content is protected !!